.png "Author")
Komitmen Pemprov Sumbar dalam Pengembangan Wisata Halal
Pemerintah Provinsi Sumatra Barat menunjukkan komitmennya untuk menjadi penggerak utama wisata halal nasional. Hal ini dilakukan dengan mendukung arah kebijakan Indonesia Muslim Travel Index (IMTI). Gubernur Sumbar, Mahyeldi, menyampaikan bahwa komitmen tersebut berasal dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatra Barat yang menjadikan falsafah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK) sebagai dasar pembangunan daerah.
Nilai-nilai ABS-SBK menjadi panduan utama Pemprov dalam setiap kebijakan, termasuk dalam pengembangan pariwisata halal. Bagi Sumbar, wisata halal bukan hanya sekadar label, tetapi bagian dari jati diri dan tanggung jawab moral untuk menghadirkan keberkahan bagi seluruh masyarakat.
Kawasan Ramah Muslim di Berbagai Destinasi Wisata
Langkah konkret Pemprov Sumbar terlihat dari pengembangan kawasan ramah muslim di berbagai destinasi wisata. Salah satu contohnya adalah Zona Kuliner Halal, Aman, dan Sehat (Zona KHAS) yang telah diterapkan di pusat kuliner Pantai Padang, Komplek Masjid Raya Syekh Ahmad Khatib Al Minangkabawi dan Nasi Kapau, Bukittinggi. Kawasan tersebut menjadi contoh sukses penerapan konsep halal tourism di Sumbar, dengan seluruh tenantnya telah bersertifikat halal dan dilengkapi fasilitas ibadah serta ruang publik yang nyaman.
Selain itu, Pemprov juga gencar mendorong sertifikasi halal bagi pelaku UMKM, memperluas promosi wisata syariah, dan membangun kerja sama lintas lembaga, seperti dengan Bank Indonesia, Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), serta Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) Sumbar.
Hasil Nyata dalam Indeks Wisata Muslim
Konsistensi Pemprov Sumbar dalam pengembangan wisata halal membuahkan hasil nyata. Dalam Indonesia Muslim Travel Index (IMTI) 2023, Sumbar menempati posisi ketiga nasional setelah NTB dan Aceh. Selain itu, Sumbar berhasil meraih Juara Umum Anugerah Adinata Syariah dengan tujuh kategori unggulan.
Di tingkat kelembagaan, KDEKS Sumbar dinilai sebagai salah satu yang paling aktif dan inovatif di Indonesia dalam memperkuat literasi ekonomi syariah, rantai nilai halal, dan kolaborasi lintas sektor. Saat ini, Sumbar dipercaya menjadi tuan rumah Rapat Koordinasi Nasional KDEKS se-Indonesia yang akan digelar akhir Oktober mendatang.
Edukasi dan Promosi Wisata Halal
Sejalan dengan upaya pengembangan wisata halal, Pemprov Sumbar juga terus meningkatkan kesadaran publik melalui berbagai event edukatif dan promosi wisata halal. Salah satunya adalah penyelenggaraan Minangkabau Halal Festival yang telah menjadi agenda rutin dalam dua tahun terakhir. Festival ini memadukan nilai budaya Minangkabau, ekonomi syariah, dan pariwisata religi yang menggambarkan karakter Sumbar sebagai daerah yang religius, kreatif, dan berdaya.
Melalui ajang ini, Pemprov mengajak masyarakat untuk menjadikan gaya hidup halal sebagai bagian dari keseharian, bukan sekadar tren.
Konferensi Wakaf Internasional
Sebagai bentuk komitmen lanjutan, Pemprov Sumbar bersama KDEKS akan menggelar Konferensi Wakaf Internasional pada awal November mendatang di Padang. Kegiatan ini akan dihadiri tokoh-tokoh wakaf dari dalam dan luar negeri, menjadi ruang strategis bagi pertukaran gagasan dan penguatan peran wakaf dalam membangun ekonomi berkeadilan.
Menurut Mahyeldi, langkah ini mempertegas bahwa Pemprov Sumbar memandang wisata halal sebagai bagian dari ekosistem besar ekonomi syariah yang meliputi sektor keuangan, filantropi, dan pemberdayaan umat.
Visi Masa Depan Sumbar
Dengan landasan filosofi yang kokoh, kebijakan yang konsisten, dan visi yang menatap jauh ke depan, Mahyeldi meyakini Sumbar kini tak hanya layak meraih apresiasi nasional dalam ajang International Halal Tourism Summit (IHTS), tetapi juga semakin mantap sebagai poros wisata halal nasional yang berpijak pada nilai, budaya, dan keberlanjutan. Nilai-nilai ABS-SBK bukan hanya warisan, tetapi pedoman yang diterapkan dalam kebijakan dan kehidupan bermasyarakat. Wisata halal, ekonomi syariah, dan kegiatan berbasis nilai Islam adalah bagian dari upaya membangun Sumbar yang madani, unggul, dan berkeadilan.
Posting Komentar