.png "Author")
Pemkot Bandar Lampung Segera Perbaiki Mekanisme Program Umrah dan Wisata Religi
Pemerintah Kota (Pemkot) Bandar Lampung telah segera mengambil langkah tindak lanjut terkait catatan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Lampung mengenai pelaksanaan program umrah dan wisata religi Tahun Anggaran 2025. Langkah ini diambil sebagai upaya memperkuat kepatuhan terhadap regulasi serta memastikan program berjalan lebih transparan dan akuntabel.
Catatan BPK tersebut mencakup beberapa aspek penting, salah satunya berkaitan dengan mekanisme penetapan peserta yang perlu disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 15 Tahun 2024. Selain itu, BPK juga menyoroti belum adanya Surat Keputusan (SK) Tim Seleksi serta mekanisme pemberian apresiasi langsung dari wali kota dalam kegiatan kemasyarakatan, seperti doorprize.
Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setda Kota Bandar Lampung, Jhoni Asman, menjelaskan bahwa catatan tersebut menjadi bahan evaluasi untuk menyempurnakan tata kelola program. Ia menyampaikan bahwa Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana memberikan instruksi kepada jajaran Pemkot untuk menjadikan temuan dan rekomendasi BPK RI sebagai evaluasi penting. Tujuannya adalah agar mekanisme penetapan peserta, yang selama ini diniatkan sebagai bentuk apresiasi pimpinan kepada masyarakat dan pegawai, semakin selaras dengan regulasi dan akuntabel.
Sebagai tindak lanjut, Pemkot Bandar Lampung akan segera menerbitkan SK pembentukan Tim Seleksi resmi. Tim tersebut nantinya bertugas memastikan proses penjaringan peserta dilakukan secara objektif, transparan, dan profesional. Selain itu, Pemkot juga tengah merumuskan Petunjuk Teknis (Juknis) pelaksanaan program yang mengacu pada Permendagri Nomor 15 Tahun 2024. Juknis tersebut akan mengatur sejumlah aspek, mulai dari kriteria peserta, mekanisme pendaftaran hingga tahapan verifikasi faktual.
Menurut Jhoni, pembenahan tersebut bukan berarti program umrah dan wisata religi dihentikan. Sebaliknya, penyesuaian dilakukan agar pelaksanaan program memiliki dasar hukum dan mekanisme yang lebih kuat sehingga manfaatnya dapat terus dirasakan masyarakat maupun aparatur.
"Ini bukan penghentian program. Pembenahan dilakukan agar seluruh prosedur pelaksanaannya kokoh secara hukum, sehingga masyarakat dan aparatur bisa terus merasakan manfaatnya secara aman dan berkelanjutan," kata Jhoni.
Berdasarkan data Tahun Anggaran 2025, program wisata rohani dan umrah Pemkot Bandar Lampung telah memfasilitasi sebanyak 1.665 aparatur sipil negara (ASN). Jumlah tersebut terdiri dari 279 pegawai instansi vertikal dan 1.386 pegawai yang tersebar di 32 organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkot Bandar Lampung.
Pemkot Bandar Lampung memastikan evaluasi terhadap program tersebut akan diarahkan pada penguatan tata kelola, transparansi, dan akuntabilitas. Dengan perbaikan mekanisme tersebut, program umrah dan wisata religi diharapkan tetap dapat berjalan sebagai bagian dari pembinaan mental dan spiritual ASN serta masyarakat, namun dengan pelaksanaan yang lebih tertib dan sesuai ketentuan.
Langkah-Langkah yang Dilakukan Pemkot Bandar Lampung
- Pemkot Bandar Lampung segera menerbitkan SK pembentukan Tim Seleksi resmi.
- Tim Seleksi akan bertugas memastikan proses penjaringan peserta dilakukan secara objektif, transparan, dan profesional.
- Pemkot sedang merumuskan Petunjuk Teknis (Juknis) pelaksanaan program yang mengacu pada Permendagri Nomor 15 Tahun 2024.
- Juknis akan mengatur sejumlah aspek, mulai dari kriteria peserta, mekanisme pendaftaran hingga tahapan verifikasi faktual.
- Evaluasi program akan difokuskan pada penguatan tata kelola, transparansi, dan akuntabilitas.
Penutup
Program umrah dan wisata religi di Bandar Lampung akan terus berjalan, namun dengan mekanisme yang lebih kuat dan sesuai regulasi. Dengan langkah-langkah yang diambil, Pemkot Bandar Lampung berkomitmen untuk memastikan program tersebut dapat memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat dan aparatur.
Posting Komentar