.png "Author")
Proyek Jalan Tol Dalam Kota Bandung yang Mangkrak Selama 29 Tahun
Selain proyek Tol Getaci yang akan menghubungkan Kota Bandung dengan wilayah Priangan Timur, terdapat rencana pembangunan jalan tol sepanjang 27,3 kilometer yang akan menjadi penghubung ke pusat kota. Rencana ini sudah ada sejak tahun 1996, namun hingga saat ini belum terealisasi dan tergolong mangkrak selama sekitar 29 tahun.
Jika Anda melintas di Jalan Tol Padaleunyi dari arah barat (Padalarang menuju Cileunyi) dan keluar dari pintu tol Gedebage di Kilometer 149, maka gerbang tolnya berada di kawasan perumahan Summarecon, Gedebage, Kota Bandung. Sebelum melintas gerbang tol tersebut, di sebelah kanan akan terlihat ruas jalan tol yang belum beroperasi karena di sebelah selatannya jalan ini terputus. Ruas jalan inilah yang nantinya akan menjadi penghubung dari arah Getaci ke jalan tol sepanjang 27,3 kilometer tersebut.
Proyek jalan tol ini memiliki beberapa fakta menarik yang belum banyak diketahui publik, khususnya masyarakat di Kota Bandung. Salah satunya adalah adanya terowongan atau underpass di dalam jalan tol tersebut.
Fakta Menarik Tentang Jalan Tol 27 Kilometer
Jalan tol yang akan dibangun dan terhubung dengan Tol Getaci disebut sebagai Bandung Intra Urban Toll Road (BIUTR). Rencananya, jalan tol ini akan membentang sepanjang 27,3 kilometer, mulai dari Tol Pasteur hingga Simpang Susun Cileunyi di sebelah timur. Namun, dalam pengembangannya, BIUTR juga akan terhubung ke wilayah selatan Kota Bandung yang akan terhubung dengan Tol Getaci di Junction Gedebage.
Pintu Tol Gedebage di KM 149 di Tol Padaleunyi akan menjadi bagian dari Junction Gedebage. Pintu tol ini sudah dibangun pada era Gubernur Jabar Ahmad Heryawan, tetapi belum sepenuhnya beroperasi karena masih dalam proses pemanfaatan jalan layang.
Rencana Kembali Muncul di Era KDM
Rencana pembangunan BIUTR kembali muncul di era Gubernur Jabar Dedi Mulyadi atau yang akrab disapa KDM. Dia menyatakan rencananya untuk mewujudkan lima proyek jalan tol di Jabar mulai tahun 2026, salah satunya adalah BIUTR. Perlunya keberadaan BIUTR dinilai sebagai solusi mengatasi kemacetan di Kota Bandung, yang saat ini masuk kategori parah. TomTom Traffic Index 2024 menempatkan Kota Bandung sebagai kota termacet nomor 12 dunia di tahun 2024, menjadikannya kota termacet di Indonesia.
Wacana proyek BIUTR juga sempat muncul pada tahun 2024 sebelum terpilihnya Walikota Bandung M Farhan. Saat itu, Pj Walikota Bandung M. Koswara pada November 2024 mengatakan bahwa Pemkot Bandung mulai membahas kembali rencana pembangunan BIUTR dengan Kementerian PUPR dan Pemprov Jabar. Pembangunan BIUTR sudah masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN).
Sayangnya, di era Presiden Prabowo yang menerapkan kebijakan efisiensi anggaran, BIUTR tidak masuk dalam daftar PSN di eranya. Dari empat PSN jalan tol, hanya satu jalan tol di Jabar yang masuk PSN yakni Tol Akses Patimbang.
Mulai Dibangun 2026
Gubernur Jabar KDM sebelumnya mengatakan ada lima proyek jalan tol di Jabar yang diharapkan akan mulai dibangun pada tahun 2026. Kelima jalan tol tersebut adalah Tol BIUTR, Tol Pasteur – Lembang, Tol Getaci, Tol Puncak, dan Tol Sukabumi-Cianjur-Padalarang. Pj Walikota Bandung Koswara pada November 2024 juga pernah mengatakan hal itu. Menurutnya, pada Tahun 2025 rencananya akan dilakukan review atas proyek tersebut, sebelum masuk tahap lelang dan diharapkan pembangunannya akan mulai dilakukan pada Tahun 2026.
Koswara menambahkan bahwa detail engineering desain (DED) proyek BIUTR akan dilaksanakan pada 2025 untuk mendetailkan seluruh aspek konstruksi, termasuk tahap lelang investasi. Di era Presiden Jokowi, proyek BIUTR kemudian diambil alih oleh Pemerintah Pusat dan masuk ke dalam daftar PSN.
Review: Penentuan Rute dan Desain
Koswara memaparkan bahwa di tahun 2025 rencananya proyek BIUTR masuk dalam tahap review sekaligus untuk menentukan rute dan kemungkinan adanya perubahan desain. Diharapkan review ini selesai di tahun 2025. Alasan dilakukan review ulang karena proyek ini sudah terhenti cukup lama sehingga terjadi perubahan eksisting kondisi di lapangan.
"Kondisi di lapangan berubah. Ada flyover, pembangunan gedung, jadi tingkat kesulitan pembangunan dievaluasi lagi," ujar Koswara. Selain ada kemungkinan perubahan desain, di tahun 2025 juga diharapkan akan ditetapkan trase rute BIUTR. Dalam perencanaannya berkembang ada dua opsi rute yang disodorkan, yaitu:
- Melalui Jalan Pasteur-Jalan Pasupati-kawasan Gasibu dengan jalur alternatif 1 masuk ke Cicaheum
- Melalui Jalan Pasteur-Jalan Pasupati, Gasubu kemudian Jalan Supratman-Antapani
Mangkrak 29 Tahun
Ternyata rencana proyek BIUTR sudah ada sejak 1996 dimana ketika itu proyek jalan tol ini direncanakan dibangun bersama pihak Hutama Karya dengan anggaran Rp. 500 miliar. Namun, rencana ini kemudian tertunda akibat krisis Asia pada tahun 1997. Setelahnya, BIUTR sempat digaungkan kembali pada era Kepemimpinan Ridwan Kamil sebagai walikota Bandung. Namun upaya pembangunan kembali gagal akibat permasalahan pembebasan lahan.
Menurut Plt Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan Kementerian PUPR Erna Wijayanti di era Jokowi, rencana pembangunan BIUTR yang diinisiasi sejak 2006 untuk mengatasi kemacetan di Kota Bandung. Menurutnya, pada 2019, telah dibuat nota kesepahaman antara pemerintah pusat, Pemprov Jabar dan Pemkot Bandung. Namun nota kesepemahaman itu diketahui telah berakhir pada 29 Juni 2024 lalu.
"Untuk itu, perlu adanya pembaharuan. Dengan lingkup kewenangan di masing-masing pihak (antara Kementerian PUPR, Pemprov Jabar, dan Pemkot Bandung)," ujar Erna.
Melintasi Banyak Kantor Instansi/Lembaga dan Kementerian
Sejak awal, proyek BIUTR mendapat dukungan dari 14 instansi/lembaga dan Kementerian. Dukungan itu dikeluarkan, mengingat rute jalan tol ini nantinya akan melintasi lahan di 14 instansi/lembaga dan kementerian. Jalur BIUTR Pasteur-Cileunyi rencananya akan melintasi sejumlah lembaga dan kementerian, seperti lahan milik Kementerian PU, Kementerian Pertahanan, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Agama, BPK RI, BPS, Polri, dan lembaga pemerintah lainnya.
Dalam desain awal yang berkembang, di lahan-lahan ini kemungkinan jalan tol akan dibangun di bawah tanah atau membangun terowongan atau underpass. Rencananya akan ada dua underpass di wilayah ini.
Awalnya Sumber Pendanaan dari JICA
Saat Gubernur Jabar KDM menyatakan tekadnya untuk mewujudkan lima jalan tol di Jawa Barat pada tahun 2026, termasuk BIUTR, belum ada kepastian sumber pendanaan yang akan digunakan. Dengan investasi yang diperkirakan mencapai sekitar Rp 8 triliun, akan sangat berat jika harus dibebankan kepada APBD. Mengandalkan keterlibatan APBN juga sulit mengingat BIUTR tidak masuk dalam daftar PSN di era Prabowo. Sehingga alternatifnya adalah mengandalkan kepada investor swasta atau sumber pendanaan di luar APBN/APBD.
Mengutip dari laman Bappeda Jabar, sebenarnya di awal rencana pembangunan BIUTR, sumber pendanaannya akan berasal dari Japan International Cooperation Agency (JICA) serta APBN. Sekda Jabar pada tahun 2016, Iwa Karniwa ketika itu mengatakan bahwa proyek ini sudah dijajarkan kepada JICA.
Posting Komentar