.png "Author")
Sosialisasi Pendampingan Perizinan Berusaha untuk UMKM di Kutai Barat
Sejumlah pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Kutai Barat mengikuti sosialisasi pendampingan perizinan berusaha berbasis risiko menengah tinggi. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Dinas Pariwisata setempat pada hari Kamis, 9 Oktober 2025, di Kecamatan Linggang Bigung. Acara ini bertujuan untuk memperkuat peran UMKM sekaligus meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.
Sosialisasi yang bertajuk "Fasilitasi Pendampingan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Tingkat Risiko Menengah Tinggi)" tidak hanya fokus pada proses perizinan, tetapi juga menjadi sarana pembinaan agar pelaku usaha lebih memahami regulasi, manajemen risiko, serta potensi peningkatan nilai ekonomi usaha mereka.
Plt. Kepala Dinas Pariwisata Kutai Barat, FX Sumardi, yang mewakili Bupati, menyampaikan bahwa sektor pariwisata memiliki kontribusi signifikan terhadap PAD. Pada tahun 2024, pendapatan dari sektor ini mencapai Rp18 miliar. Tahun ini, pihaknya menargetkan peningkatan yang lebih besar.
Menurut Sumardi, optimisme ini didukung oleh peningkatan jumlah wisatawan, baik dari dalam maupun luar negeri. Hingga September 2025, jumlah kunjungan wisatawan domestik tercatat lebih dari 41.000 orang, sedangkan wisatawan mancanegara juga menunjukkan tren kenaikan yang signifikan.
Pihak Dinas Pariwisata Kutai Barat optimis sektor wisata atau sektor primer dapat meningkat di tahun ini. Meskipun belum melakukan rekapitulasi, pihaknya tetap yakin bahwa PAD dari sektor pariwisata bisa meningkat sesuai target tahun 2025 sebesar Rp250 miliar, yang lebih tinggi dibandingkan target tahun sebelumnya.
"Dengan berbagai upaya yang kami lakukan untuk meningkatkan PAD, sebagai salah satu penggerak utama ekonomi daerah," ujar Sumardi.
Fokus pada Regulasi dan Manajemen Risiko
Kegiatan sosialisasi ini memberikan kesempatan bagi pelaku UMKM untuk memahami aturan yang berlaku dalam menjalankan usaha mereka. Hal ini penting karena banyak pelaku usaha yang masih kurang memahami regulasi terkait perizinan, terutama dalam sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.
Selain itu, sosialisasi juga membahas manajemen risiko yang harus diperhatikan oleh pelaku usaha. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang risiko, para pelaku usaha diharapkan mampu mengambil langkah-langkah preventif untuk menghindari kerugian yang mungkin terjadi.
Dalam acara tersebut, peserta juga diberikan informasi tentang bagaimana meningkatkan nilai ekonomi usaha mereka. Ini termasuk strategi pemasaran, pemanfaatan teknologi, serta cara membangun jaringan dengan pelaku usaha lain.
Potensi Peningkatan PAD dari Sektor Pariwisata
Target PAD yang ditetapkan untuk sektor pariwisata di tahun 2025 adalah sebesar Rp250 miliar. Angka ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam mengembangkan sektor pariwisata sebagai salah satu sumber pendapatan utama.
Dalam beberapa tahun terakhir, sektor pariwisata di Kutai Barat telah menunjukkan pertumbuhan yang cukup pesat. Penambahan jumlah wisatawan, baik lokal maupun internasional, menjadi indikator positif terhadap perkembangan sektor ini.
Selain itu, keberagaman destinasi wisata di wilayah ini juga turut mendukung pertumbuhan ekonomi. Wisata alam, budaya, dan kuliner menjadi daya tarik utama bagi para pengunjung.
Langkah Strategis untuk Meningkatkan Kualitas Usaha
Sosialisasi pendampingan perizinan berusaha merupakan bagian dari strategi pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas usaha mikro, kecil, dan menengah. Dengan adanya pendampingan, pelaku usaha diharapkan mampu memenuhi standar yang ditetapkan, sehingga dapat berkembang secara berkelanjutan.
Selain itu, kegiatan ini juga menjadi wadah untuk membangun hubungan antara pemerintah dan pelaku usaha. Dengan saling berkomunikasi, diharapkan tercipta lingkungan usaha yang lebih sehat dan dinamis.
Pemerintah daerah akan terus melakukan berbagai inisiatif untuk mendukung pengembangan UMKM. Hal ini dilakukan sebagai bentuk dukungan terhadap perekonomian daerah dan pemberdayaan masyarakat.
Posting Komentar