.png "Author")
Kritik terhadap Kebijakan Penyegelan Tempat Wisata di Puncak
Anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan Kabupaten Bogor, Mulyadi, menyampaikan protes terhadap kebijakan penyegelan puluhan tempat wisata di kawasan Puncak, Kabupaten Bogor. Kebijakan yang dikeluarkan oleh Menteri Lingkungan Hidup sejak Maret 2025 lalu dinilai tidak tepat dan berdampak negatif terhadap perekonomian masyarakat setempat.
Mulyadi, politisi Partai Gerindra ini, meminta Presiden Prabowo Subianto untuk mengevaluasi kebijakan tersebut. Menurutnya, kebijakan yang dianggap serampangan ini menyebabkan ribuan orang kehilangan pekerjaan karena penutupan tempat wisata. Banyak pelaku usaha mengalami kerugian besar akibat penutupan tersebut.
Pada kegiatan Reses Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025/2026 di Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Mulyadi menyampaikan aspirasi masyarakat yang terdampak langsung oleh kebijakan tersebut. Acara yang digelar di The Rizen Premier Hotel Puncak ini dihadiri oleh ratusan pelaku usaha yang merasa dirugikan.
“Hari ini saya menjalankan tugas konstitusional yaitu menyerap aspirasi di wilayah daerah pemilihan saya,” ujar Mulyadi saat berbicara di acara tersebut. Ia memilih Cisarua sebagai lokasi reses karena adanya kegaduhan terkait kebijakan penyegelan tempat wisata oleh Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq beberapa waktu lalu.
Menurut Mulyadi, masalah ini harus mendapat perhatian khusus dari pemerintah. Ribuan warga yang tinggal di kawasan Puncak kehilangan kesempatan kerja, bahkan ada yang dirumahkan atau usahanya dihentikan. Hal ini juga berdampak pada sektor UMKM, hotel, dan restoran yang mengalami penurunan omzet.
Kondisi ini juga menyebabkan pendapatan asli daerah dari sektor pajak menurun. Mulyadi menekankan bahwa kebijakan penyegelan ini dilakukan tanpa pertimbangan yang matang, sehingga memberikan dampak buruk bagi masyarakat.
Ia menambahkan bahwa wilayah Bogor Selatan memiliki keindahan alam dan udara yang sejuk, yang membuatnya menjadi destinasi wisata yang menarik. Namun, kebijakan yang dikeluarkan oleh Menteri Lingkungan Hidup justru mengancam sumber mata pencaharian warga setempat.
“Kebijakan dari Menteri Lingkungan Hidup menyegel secara membabi buta dan terindikasi tanpa kajian membuat warga Puncak menderita. Kami berharap Presiden Prabowo mengevaluasi sehingga masyarakat bisa terselamatkan,” kata Mulyadi.
Selain itu, ia juga menyampaikan keluhan-keluhan masyarakat yang sangat miris. Mulai dari kelaparan, angka kriminal yang meningkat, hingga masa usia sekolah yang terancam turun. Semua ini disebabkan oleh dampak kebijakan penyegelan yang tidak tepat.
Dengan demikian, Mulyadi berharap Presiden Prabowo dapat memberikan perhatian khusus terhadap masalah ini. Ia menilai bahwa kebijakan yang dikeluarkan oleh Menteri Lingkungan Hidup tidak hanya merugikan masyarakat, tetapi juga merusak potensi ekonomi daerah yang seharusnya bisa berkembang.
Posting Komentar